Zona Integritas FMIPA

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  • Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;
  • Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Iastansi Pemerintah
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 rentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM
  • Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  • Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023-2024.
  • Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 32/UN4.1/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Hasanuddin
  • Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 38/UN4.1/2022 tentang Pedoman Umum Sistem Pengaduan (Wistle Blowing System) Universitas Hasanuddin
  • Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25/UN4.1/2023 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Universitas Hasanuddin
  • Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2024 tentang Sistem Pengendalian Internal Universitas Hasanuddin.